Breaking News

Pertahanan dan Keamanan

Aksi Tawuran dan Unjuk Rasa di DKI Jakarta

Sepanjang tahun 2018 tercatat sebanyak 878 kejadian tawuran dan unjuk rasa di DKI Jakarta

Jakarta telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia secara konstitusional dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964. DKI Jakarta sebagai ibukota negara adalah pusat pemerintahan dimana kantor-kantor pusat pemerintahan seperti Kementerian, Badan, dan berbagai institusi pemerintah ditempatkan. Dengan berbagai kantor pemerintahan yang berlokasi di kota ini, tidak heran jika terdapat banyak pengunjuk rasa yang menyampaikan aspirasinya di kantor-kantor representasi pemerintah di berbagai wilayah kota/kabupaten administrasi di DKI Jakarta.

Sebanyak 1.133.848 pengunjuk rasa berkontribusi pada 878 kejadian tawuran dan unjuk rasa di DKI Jakarta pada tahun 2018.

Lima organisasi dengan jumlah pengunjuk rasa terbanyak adalah Ormas Islam, Aksi Bela Tauhid, Gerakan Aksi Roda Dua Indonesia (GARDA Indonesia), Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis, dan Aliansi Nelayan Indonesia (ANI). Sebesar 88,20% dari jumlah keseluruhan pengunjuk rasa sepanjang tahun 2018 ini berasal dari Ormas Islam dari berbagai daerah.

Adapun kejadian tawuran ini berasal dari empat elemen pengunjuk rasa yaitu lembaga/organisasi/serikat, paguyuban/yayasan, organisasi pelajar/mahasiswa, dan perorangan. Namun, sebanyak delapan kejadian tidak dapat diidentifikasi asal elemen pengunjuk rasanya.

Dari berbagai elemen asal pengunjuk rasa tersebut, lima organisasi terbanyak yang pernah berunjuk rasa di DKI Jakarta adalah Falun Gong Indonesia, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Forum Komunikasi Kerukunan (FKK 124-27 Juli 1996), Aliansi Nasional Driver Online (ALIANDO), dan Front Perjuangan Rakyat (FPR).

Dalam menangani aksi unjuk rasa di DKI Jakarta, pemerintah provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan pengamanannya. Jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan komunikasi dan koordinasi langkah yang dapat dikerjakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjaga situasi DKI Jakarta agar tetap aman dan terkendali. Semua OPD terkait berkoordinasi secara berkelanjutan satu sama lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pemadam Kebakaran, dan Dinas Kesehatan untuk memastikan keamanan DKI Jakarta baik selama aksi unjuk rasa maupun pasca aksi tersebut usai.

Sumber : badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
Penulis : Dwi Puspita Sari
Editor   : Hepy Dinawati