Breaking News

Keuangan Daerah

APBD P 2020 DAN REALISASI APBD 2019

APBD terbaru DKI Jakarta 2020 di angka Rp 63,23 Triliun, sedikit di atas realisasi pendapatan 2019 Rp 62,30 Triliun

Gambar 1. Perubahan APBD 2020

APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2020 tercatat mengalami 4 (empat) kali perubahan semenjak diresmikan pertama kali pada Perda No. 7 Tahun 2019 yang menyebutkan besaran APBD 2020 di angka Rp 87,95 Triliun. Namun semenjak pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 yang berdampak pada sektor ekonomi, APBD pun mengalami penyesuaian. Penyesuaian yang pertama pada masa PSBB awal yakni di angka Rp 47 Triliun atau turun 47%. Pada masa PSBB transisi, APBD berubah menjadi Rp 59 Triliun, lalu menjadi Rp 61,4 Triliun dan akhirnya menjadi Rp 63,23 Triliun pada rapat paripurna antara Pemprov dan DPRD DKI pada Senin 2/11/2020. Angka ini masih sedikit di atas realisasi pendapatan tahun 2019 yakni Rp 62,30 Triliun.

Gambar 2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan, 2017-2019

Bila melihat ke belakang, anggaran pendapatan DKI Jakarta di tahun 2019 mencapai 74,78 Triliun Rupiah atau naik sebesar 13,2% dibanding anggaran tahun 2018, sedangkan realisasi pendapatannya mencapai 62,30 Triliun Rupiah atau memenuhi 83,08% dari target. Jumlah tersebut naik 1,7% dari pendapatan tahun 2018 yakni 61,24 Triliun Rupiah. Sementara itu, realisasi belanja mencapai 64,10 Triliun Rupiah.

Gambar 3. Distribusi Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah, 2019

Distribusi Realisasi Pendapatan 2019

Pada realisasi pendapatan, sebanyak Rp45,70 Triliun atau 73,4% realisasi pendapatan Pemprov DKI Jakarta tahun 2019 berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang meliputi Pendapatan Pajak Daerah (Rp40,29 Triliun), Pendapatan Retribusi Daerah (Rp587,38 Miliar), Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp619,45 Miliar), dan Lain-lain PAD yang Sah (Rp4,20 Triliun).

Sebanyak Rp17,55 Triliun atau 23,4% lainnya berasal dari Pendapatan Transfer yang merupakan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak (Rp11,58 Triliun), Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Rp113,08 Miliar), dan Dana Alokasi Khusus (Rp2,79 Triliun). Selain itu, DKI Jakarta juga mendapat dana penyesuaian sebesar Rp 57,17 Miliar. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang merupakan dana hibah sebanyak Rp 2,04 Triliun

Distribusi Realisasi Belanja 2019

Pada realisasi belanja, sebanyak Rp52,54 Triliun atau 82,0% belanja daerah dialokasikan untuk Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Sebanyak Rp11,55 Triliun atau 18,0% untuk Belanja Modal yang meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, dll. Di samping itu terdapat pula Belanja Tak Terduga sebesar Rp1,61 Miliar atau 0,003% dari distribusi Belanja Daerah.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan bantuan dana sebesar Rp839,07 Miliar yang terdiri dari Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya (Rp827,62 Miliar) dan Bantuan Keuangan Lainnya (Rp11,45 Miliar). Sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk tahun 2019 defisit sebanyak Rp2,63 Triliun.

Sumber :

  1. Detiknews 2/11/2020
  2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Prov. DKI Jakarta TA 2019 Audited

Penulis : Adhitya Akbar
Editor   : Hepy Dinawati