Breaking News

Pemerintahan

Peraturan Gubernur yang Diterbitkan Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2018

Sebanyak 155 Peraturan Gubernur (Pergub) yang diterbitkan, sebesar 27,75% merupakan perubahan atas Pergub sebelumnya

Menurut Peraturan Gubernur No.112 tahun 2012 mengenai Tata Cara Penyusunan Peraturan Gubernur, Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Pada pasal 19, dijelaskan bahwa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur, Kepala SKPD/UKPD Pemrakarsa dapat membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur yang berasal dari unsur SKPD dan/atau UKPD terkait.

Sumber: Biro Hukum

Selama tahun 2018, Biro Hukum telah menerbitkan 155 Peraturan Gubernur (Pergub).  Jumlah peraturan yang diterbitkan setiap bulannya berbeda- beda. Pada bulan Desember, jumlah peraturan diterbitkan mencapai 29 peraturan, sementara bulan Januari ada 5 peraturan yang diterbitkan. Adapun jenis Pergub yang diterbitkan pada bulan Desember yakni perubahan atas Pergub sebelumnya, yaitu Pergub tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap, dan Tarif Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Sumber: Biro Hukum

Menurut jenisnya, Pergub yang banyak diterbitkan yakni perubahan atas Pergub sebelumnya yang berjumlah 43 peraturan. Selanjutnya ada Pergub mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja sebanyak 13 peraturan, Pergub tentang Formasi Jabatan Fungsional dan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap masing-masing sebanyak 4 peraturan, sementara sisanya merupakan jenis aturan yang hanya berjumlah 1 aturan.

Adapun Pergub yang cukup terkenal di publik yakni Pergub Nomor 18 tahun 2018, yang ditetapkan tanggal 12 Maret 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dimana salah satu pasalnya yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan toleransi terhadap narkoba, prostitusi, dan perjudian. Selain langsung menutup tempat usaha yang kedapatan membiarkan peredaran narkoba, Pemprov DKI Jakarta langsung menutup tempat usaha yang dilaporkan membiarkan terjadinya prostitusi dan perjudian seperti yang termaktub di Pasal 55 dan Pasal 56. Penutupan dilakukan dengan mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Penulis : Suryani Putri
Editor   : Hepy Dinawati