Breaking News

Keuangan Daerah

REALISASI PAJAK DAERAH 2019

Pada tahun 2019 terkumpul pajak daerah sebesar 40,20 Triliun Rupiah, meningkat 7% dari tahun lalu, mayoritas dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan menjadi salah satu pendapatan negara dan daerah yang akan digunakan untuk kepentingan bersama, seperti pembangunan. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

Pemasukan DKI Jakarta dari pajak sejumlah Rp 40,20 Triliun atau meningkat 7% dari tahun sebelumnya (Rp 37,53 Triliun). Pemasukan tertinggi pada bulan September yakni Rp 6,57 Triliun dan terendah pada bulan Februari yakni Rp 2,03 Triliun. Tren naik bermulai dari bulan Juni dan puncaknya pada bulan September.

Sumber : Badan Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan pajak terbesar berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan(PBB-P2) Rp 9,62 Triliun (naik 8%), diikuti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 8,84 Triliun (naik 3%), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp 5,72 Triliun (kenaikan terbesar 21%), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp 5,40 Triliun, Pajak Restoran Rp 3,60 Triliun, Pajak Hotel Rp 1,75 Triliun, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp 1,26 Triliun, dan terendah dari Pajak Air Tanah Rp 124 Miliar (naik 17%). Satu-satunya pajak yang mengalami penurunan dibanding tahun lalu adalah Pajak Rokok (turun 4%). Baca juga Realisasi Pajak Daerah 2018.

Sumber : Badan Pendapatan Daerah
Penulis : Adhitya Akbar
Editor   : Hepy Dinawati