Breaking News

Pertahanan dan Keamanan

Sektor Tawuran Pengunjuk Rasa di DKI Jakarta

Pengunjuk rasa di wilayah DKI Jakarta menyampaikan aspirasinya dalam empat sektor yang meliputi sosial budaya, politik, ekonomi, dan ideologi

Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi seluruh rakyatnya dalam mengugkapkan pendapat, kritik, dan gagasan yang dapat diungkapkan melalui demonstrasi atau unjuk rasa. DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai pengunjuk rasa yang sangat banyak dibandingkan dengan kota-kota lainnya di negara ini. Hal ini dapat disebabkan karena banyaknya kantor-kantor pemerintahan serta perusahaan-perusahaan swasta yang berlokasi di DKI Jakarta.

Pengunjuk rasa di enam kabupaten/kota di DKI Jakarta sepanjang tahun 2018 mencapai 1.133.681 orang. Sepanjang tahun ini, bulan Desember adalah bulan dengan jumlah pengunjuk rasa terbanyak yaitu 1.007.000 orang, namun sebaliknya bulan Juni adalah bulan dengan jumlah pengunjuk rasa paling sedikit pada tahun 2018 yaitu 1.564 orang.

Para pengunjuk rasa ini menyampaikan aspirasinya di berbagai tempat yang tersebar di DKI Jakarta. Sembilan dari sepuluh teratas tempat unjuk rasa berlangsung merupakan kantor pemerintahan yaitu Taman Pandang Istana Negara, Kantor KPK RI, Kantor Kementerian, Kantor Balaikota dan DPRD DKI Jakarta, Kedutaan Besar, Mahkamah Agung RI, Gedung DPR/MPR, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Dilihat dari sektornya, para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasinya dengan empat sektor yang berbeda diantaranya sosial budaya, politik, ekonomi, dan ideologi. Dari sebanyak 878 kasus tawuran dan unjuk rasa yang terjadi di DKI Jakarta, sektor sosial budaya mempunyai persentase pengunjuk rasa terbanyak yaitu sebesar 62,76% atau sebanyak 551 kasus, sedangkan sektor ideologi adalah sektor dengan persentase pengunjuk rasa paling sedikit dibandingkan dengan keempat sektor lainnya yaitu sebesar 7,29% atau sebanyak 64 kasus.

Adapun pokok permasalahan yang diungkapkan oleh para pengunjuk rasa sektor sosial budaya di DKI Jakarta seperti tuntutan dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, desakan kepada KPK Republik Indonesia dalam menangkap dan memproses hukum para pelaku dan  aktor intelektualis korupsi dana APBN, APBD, DAK, dana desa, bantuan sosial, kesejahteraan sosial, dan bencana alam, perlindungan hukum dan keadilan para pekerja di perusahaan swasta, berbagai keluhan mengenai pelayanan dan program BPJS, dan kasus-kasus yang berhubungan dengan permasalahan sosial budaya lainnya.

Pengunjuk rasa yang termasuk pada sektor politik mengungkapkan aspirasinya pada saat unjuk rasa seperti contoh mengenai desakan-desakan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai sikap maupun kebijakannya, penolakan terhadap RUU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD), permohonan untuk mengusut tuntas kasus e-KTP, serta berbagai kasus politik yang terjadi di Indonesia.

Sektor ekonomi yang merupakan permasalahan bagi para pengunjuk rasa meliputi harga-harga bahan pokok yang meningkat serta kebijakan impor dan ekspor beras, gula, garam dan bahan sembako lainnya yang diterapkan oleh pemerintah, penolakan aplikator menjadi perusahaan transportasi di Indonesia, permohonan untuk menciptakan ekonomi kerakyatan, kenaikan upah karyawan perseroan terbatas serta pemberian upah karyawan PT yang belum dibayarkan, dan beberapa kasus ekonomi yang melanda rakyat Indonesia.

Di sektor ideologi, para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasinya dari berbagai permasalahan seperti pembebasan tokoh ulama, jaminan negara Republik Indonesia atas kebebasan beribadah, putusan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung, permintaan kepada Pemerintah China mengenai hal-hal yang menciderai nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia Muslim Uyghur dan penyiksaan terhadap Praktisi Falun Gong di China, reuni akbar aksi 212, dan permasalahan ideologi lainnya.

Banyaknya pengunjuk rasa yang telah menyampaikan aspirasinya pada berbagai sektor ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi instansi pemerintah maupun swasta yang menerima aspirasi.

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penulis : Dwi Puspita Sari
Editor   : Hepy Dinawati