Breaking News

Kajian

Dinamika Penduduk Masuk dan Keluar DKI Jakarta Pada Tahun 2020

DKI Jakarta merupakan Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang merupakan pusat kegiatan seperti pemerintahan, bisnis, keuangan, perdagangan, dan jasa. Hal ini membuat DKI Jakarta memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat di luar ibu kota khususnya dari desa untuk datang bermigrasi. Dalam hal ini kegiatan imigrasi dimanfaatkan sebagai peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang lebih beragam dengan pendapatan yang lebih tinggi dari pada di desa, selain itu juga pilihan pendidikan dan fasilitas kehidupan yang lebih memadai. Meskipun demikian, Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Kependudukan LIPI) menyatakan bahwa DKI Jakarta tidak hanya menerima penduduk masuk ke wilayahnya, tetapi juga turut menyumbang migran tetap ke luar ibu kota [1]. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditetapkan pengaturan tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pasal 8-10 menyatakan bahwa setiap perpindahan dan pendatang wajib dilaporkan kepada lurah maupun dinas setempat. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu mendata setiap penduduk yang melakukan perpindahan masuk maupun keluar wilayah DKI Jakarta.

Pada tahun 2020, tepatnya di bulan Maret, kasus Covid-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia [2] dan World Health Organization (WHO) menyatakan secara resmi wabah Covid-19 sebagai pandemi global [3]. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun langsung menerapkan status waspada Covid-19 dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) [2]. Lebih lanjut lagi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membuat peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 yang tertulis pada Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. PSBB membatasi seluruh aktivitas masyarakat di luar rumah, seperti penutupan sejumlah fasilitas umum, kegiatan sekolah dan perkantoran, kapasitas transportasi umum, dan juga mengatur mobilisasi masyarakat. Pengaturan mobilisasi tidak hanya dilakukan di wilayah dalam kota DKI Jakarta saja, tetapi juga bagi masyarakat atau penduduk yang akan melakukan mobilisasi masuk maupun keluar dari wilayah DKI Jakarta. Dengan demikian, bagaimana dinamika penduduk yang melakukan mobilisasi atau perpindahan masuk dan keluar wilayah DKI Jakarta pada tahun 2020 sebelum dan saat PSBB diberlakukan di DKI Jakarta?

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta [5] [6]

Sepanjang tahun 2020, jumlah penduduk yang pindah keluar DKI Jakarta lebih banyak daripada penduduk yang masuk ke wilayah DKI Jakarta. Dalam hal ini, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditetapkan pengaturan tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pasal 8-10, penduduk yang keluar DKI Jakarta adalah penduduk yang melaporkan perpindahannya dari wilayah DKI Jakarta kepada Lurah yang dibuktikan dengan diberikannya Surat Keterangan Pindah. Begitupun dengan penduduk masuk, yaitu penduduk yang melaporkan kedatangannya kepada Lurah karena perpindahan ke dalam wilayah DKI Jakarta.

Jika membandingkan antara penduduk yang masuk dan keluar wilayah DKI Jakarta, maka penduduk yang masuk ke dalam DKI Jakarta adalah sebanyak 124.177 orang atau 44%, sementara jumlah penduduk yang keluar dari DKI Jakarta lebih banyak 12% yaitu sebanyak 157.441 orang atau 56%. Belum diketahui faktor yang menyebabkan jumlah penduduk yang keluar DKI Jakarta lebih banyak daripada yang masuk pada tahun 2020. Namun, salah satu penyebab yang memungkinkan adalah wilayah di DKI Jakarta berstatus zona merah Covid-19, sehingga terdapat penduduk yang mengurungkan niat untuk bermigrasi masuk ke wilayah DKI Jakarta [7]. Di samping itu, DKI Jakarta menjadi wilayah di Indonesia yang paling awal terdampak oleh Covid-19. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) pada April 2020 yang mencapai 499.318 pekerja yang merupakan 1/3 dari total PHK nasional [8], sehingga memungkinkan penduduknya pindah ke wilayah lain di luar DKI Jakarta.

Sebelum PSBB diberlakukan di DKI Jakarta—Januari sampai dengan Maret 2020—terjadi penurunan penduduk yang masuk ke DKI Jakarta dan kenaikan penduduk yang pindah keluar DKI Jakarta. Puncak penurunan dan kenaikan tersebut terjadi pada Maret 2020. Pada bulan tersebut kasus Covid-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia dan juga di DKI Jakarta, jumlah pasien positif Covid-19 pun meningkat secara pesat dan memunculkan kecemasan bagi para penduduk di DKI Jakarta. Oleh sebab itu, penduduk yang masuk pun cenderung menurun dan sebaliknya jumlah penduduk yang pindah atau keluar meningkat.

Saat PSBB diberlakukan di DKI Jakarta, grafik penduduk masuk maupun keluar DKI Jakarta terlihat tidak stabil dengan kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Titik terendah dari perpindahan penduduk yang keluar dan masuk DKI Jakarta terjadi pada April sampai dengan Mei tahun 2020. Hal tersebut dapat disebabkan karena PSBB yang diberlakukan secara ketat sehigga mobilisasi masyarakat terbatas. Sejak PSBB dilonggarkan menjadi PSBB transisi pada Juni 2020, jumlah penduduk yang migrasi pindah keluar dari DKI Jakarta maupun masuk ke wilayah DKI Jakarta mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada Agustus sampai dengan September 2020, jumlah penduduk yang keluar dan masuk wilayah DKI Jakarta mulai terlihat stabil dan jumlahnya tidak jauh berbeda dari sebelum masa PSBB. Pada Januari sampai dengan Februari 2020 sebelum PSBB diberlakukan, jumlah penduduk yang masuk ke DKI Jakarta sebanyak 25.248 orang. Sedangkan, pada Agustus sampai dengan September 2020 saat PSBB masih berlangsung jumlah penduduk yang masuk ke DKI Jakarta sebanyak 21.990 orang. Dapat dilihat selisihnya adalah sebanyak 3.258 orang atau terjadi penurunan sebesar 13%. Sementara itu, jumlah penduduk yang keluar DKI Jakarta, pada Januari sampai dengan Februari 2020 adalah 25.858 orang dan Agustus sampai dengan September 2020 adalah 29.858 orang, selisih keduanya sebanyak 4.000 orang. Selanjutnya, penduduk yang masuk dan keluar DKI Jakarta mengalami penurunan pada bulan Oktober, lalu melonjak naik di bulan November dan kembali menurun di bulan Desember dengan jumlah yang tidak lebih rendah dari bulan Oktober.

Terlihat terjadi kenaikan jumlah penduduk yang keluar DKI Jakarta selama kurun waktu tersebut yaitu sebesar 15% yang menunjukkan mulai stabilnya penduduk yang melakukan mobilisasi atau perpindahan ke dan dari wilayah DKI Jakarta. Dalam membatasi mobilisasi keluar masuk penduduk ke DKI Jakarta,  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan persyaratan untuk penduduk yang melakukan mobilisasi keluar dan/atau masuk wilayah DKI Jakarta berupa Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) yang tertulis pada Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selanjutnya, masyarakat juga diwajibkan memiliki surat keterangan uji tes Covid-19 yang berupa Polymerase Chain Reaction (PCR), antigen, atau rapid test antibodi dengan hasilnya negatif [9]. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 juga kerap melakukan tes Covid-19 secara acak pada orang yang melakukan perjalanan jika diperlukan. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat tetap dapat produktif dengan memperhatikan protokol kesehatan.

References

[1]     LIPI, “Jakarta juga sumbang migran-tetap ke luar Ibu Kota,” https://kependudukan.lipi.go.id/liputan-media/jakarta-juga-sumbang-migran-tetap-ke-luar-ibu-kota/, Jakarta, 2020.

[2]     Y. D. Damaledo, “2 Maret 2020 Kasus Corona Pertama di Indonesia Diumumkan Tahun Lalu,” 2 Maret 2021. [Online]. Available: https://tirto.id/2-maret-2020-kasus-corona-pertama-di-indonesia-diumumkan-tahun-lalu-gaKw.

[3]     A. N. Dzulfaroh, “Hari Ini dalam Sejarah: WHO Tetapkan Covid-19 sebagai Pandemi Global,” 11 Maret 2021. [Online]. Available: https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/11/104000165/hari-ini-dalam-sejarah–who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all.

[4]     cnnindonesia.com, “Perjalanan PSBB Jakarta Hingga Kembali ke Titik Nol,” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200911061829-20-545178/perjalanan-psbb-jakarta-hingga-kembali-ke-titik-nol, Jakarta, 2020

[5]     Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, “Pelaporan Perpindahan Penduduk Keluar Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 berdasarkan Kelurahan,” 2020. [Online]. Available: https://data.jakarta.go.id/dataset/pelaporan-perpindahan-penduduk-keluar-provinsi-dki-jakarta-tahun-2020-berdasarkan-kelurahan.

[6]     Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, “Data Jumlah Pelaporan Kedatangan Penduduk dari Luar Provinsi DKI Jakarta Per Kelurahan Tahun 2020,” 2020. [Online]. Available: https://data.jakarta.go.id/dataset/data-jumlah-pelaporan-kedatangan-penduduk-dari-luar-provinsi-dki-jakarta-per-kelurahan-tahun-2020.

[7]     R. N. Hakim, “Seluruh Kota di Jakarta Berstatus Zona Merah Covid-19,” 27 Agustus 2020. [Online]. Available: https://nasional.kompas.com/read/2020 /08/27/18380991/seluruh-kota-di-jakarta-berstatus-zona-merah-covid-19.

[8]     N. Sari, “Dampak Pandemi Covid-19, Hampir 500.000 Pekerja di Jakarta Terkena PHK,” 24 April 2020. [Online]. Available: https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/24/06511331/dampak-pandemi-covid-19-hampir-500000-pekerja-di-jakarta-terkena-phk.

[9]     Y. Suleha, “Syarat ke Luar Kota Saat New Normal,” 01 Agustus 2020. [Online]. Available: https://www.medcom.id/rona/wisata-kuliner/GKdO5Mdk-syarat-ke-luar-kota-saat-new-normal?__cf_chl_jschl_tk__=3423b8a03d8ee7f6104bb43d24bd4032eb4f013c-1618204792-0-AXjw56VoA-7ydJ44eU0nNB9DpRnolTNoBfoNjthWuH9tr8mbPu6tpWB51bEha8tVUcnkC0YmFz_o_cGIctLYRIOWBfy6xP.

 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
Penulis: Vicka Aghinasuci
Editor: Hepy Dinawati, Dwi Puspita Sari, dan Gagar Asmara Sofa