Artikel

Jakarta – Unit Pengelola Statistik (UPS) Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta menggelar webinar pembinaan statistik sektoral yang diselenggarakan pada Senin (25/07) hingga Kamis (28/07). Dengan menggandeng para narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, webinar yang membahas tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Perangkat Daerah ini bertujuan untuk mendukung program Satu Data Indonesia.

Kepala Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania menjelaskan, statistik sektoral pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugasnya. Data statistik ini adalah modal utama untuk mencapai keberhasilan pembangunan bagi pemerintah. Ia juga menambahkan, dengan meluasnya pembangunan, kebutuhan akan statistik tentunya bertambah luas, di sinilah statistik sektoral memegang peranan penting dalam mengantisipasi bertambahnya kebutuhan data sektoral bagi pembangunan.

Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Anggoro Dwitjahyono, selaku narasumber pertama pada acara ini menyatakan, menurut Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, perangkat daerah wajib memberitahukan rencana penyelenggaraan statistik sektoral kepada BPS, mengikuti rekomendasi BPS, dan menyerahkan hasil survei kepada BPS. Hal ini salah satunya bertujuan untuk mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien. “Kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar instansi pusat dan daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan kode referensi dan data induk,” tambahnya. Tujuan lainnya adalah menghasilkan data statistik sektoral yang berkualitas secara berjenjang dan memperkuat sistem statistik nasional serta Satu Data Indonesia (SDI). Pemaparan materi pada hari pertama kemudian dilanjutkan oleh dua narasumber lain dari BPS DKI Jakarta yaitu Suryana dan Dwi Paramita Dewi terkait penyelenggaraan survei statistik sektoral.

Lebih lanjut, menurut Fungsional Statistisi Ahli Madya BPS, Favten Ari, saat memaparkan materinya di webinar hari kedua, SDI sebenarnya selaras dengan proses bisnis umum yang menjadi rujukan National Statistical Office (NSO) dalam menghasilkan official statistics, yakni Generic Statistical Business Process Model (GSBPM). Favten menambahkan, GSBPM juga bermanfaat untuk menghasilkan statistik yang berkualitas; mengelola kegiatan statistik menjadi lebih mudah, mengintegrasikan data dan metadata pada proses dokumentasi, efisiensi biaya dan sumber daya, juga tersedianya kerangka yang dapat digunakan dalam proses quality assessment dan perbaikan. Pada hari kedua juga diisi oleh Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda BPS DKI Jakarta, Dina Pratiwi, dengan materi yang sama yaitu terkait GSBPM.

Metadata Statistik

Metadata statistik sejatinya merupakan informasi yang menggambarkan tentang data statistik yang dapat memberikan gambaran detail seperti terminologi, definisi, klasifikasi, lokasi data statistik, metodologi, dan publikasinya. Statistisi Ahli Madya BPS, Suryani Widarta, dalam paparannya pada hari ketiga, Rabu (27/07), menyampaikan bahwa BPS sebagai pembina salah satu tugasnya adalah menetapkan struktur dan format yang baku dari metadata statistik yang berlaku lintas instansi. Lebih lanjut menurut Pranata Komputer Ahli Madya BPS Provinsi DKI Jakarta, Dwino Daries, formulir untuk melakukan inventarisasi metadata terdiri atas metadata statistik – kegiatan, metadata statistik – variabel, dan metadata statistik – indikator.

Sedangkan menurut Fungsional Statistisi Ahli Madya BPS, Feri Prasetyo Nugroho dalam paparannya pada Kamis (28/07), Indeks Pembangunan Statistik (IPS) juga dibutuhkan dalam meningkatkan kepercayaan publik dan pemanfaatan data yang lebih luas bagi kementerian/lembaga/Pemda dalam pengambilan kebijakan dan pengukuran keberhasilan program.  Peran IPS salah satunya adalah menjadi baseline seberapa tinggi-rendahnya kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dalam Sistem Statistik Nasional (SSN).

Narasumber kedua, Fungsional Statistisi Ahli Muda BPS DKI Jakarta, Supendi, menyatakan bahwa menyusun rencana pembangunan tidak cukup dengan satu data. Dibutuhkan data sektoral dari masing-masing OPD sesuai dengan tupoksinya. Karenanya, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang statistik, sekaligus menjadi langkah Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung Satu Data Indonesia. Harapannya, terjadi kesamaan persepsi dalam pengolahan data statistik serta tersedianya data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan masing-masing OPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Ditulis oleh: Muhamad Iko Dwipa Gautama
Link materi: https://statistikcloud.jakarta.go.id/url/vhzdchbgqwxrqgn3