Politik

Peringkat tertinggi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2018 kembali diraih oleh Provinsi DKI Jakarta yang mencapai angka 85,08 atau naik sebesar 0,35 poin dari tahun sebelumnya

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang mengukur tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia dalam 3 aspek, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan kelembagaan demokrasi. Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori dalam skala 0 sampai 100, yakni “baik” untuk indeks > 80, “sedang” untuk indeks 60–80, dan “buruk” untuk indeks < 60.

Sumber: Berita Resmi Statistik 2019, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Peringkat tertinggi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2018 kembali diraih oleh Provinsi DKI Jakarta yang mencapai angka 85,08. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,35 poin dari tahun sebelumnya. Meskipun kenaikan ini tidak signifikan dibandingkan kenaikan IDI DKI Jakarta di tahun 2017 yang naik sebesar 13,88 poin dari tahun 2016, IDI DKI Jakarta tetap menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Dengan capaian kinerja demokrasi tahun 2018 tetap berada pada kategori “baik” seperti sebelumnya.

Selama periode 2009–2018, capaian kinerja demokrasi Provinsi DKI Jakarta empat kali masuk dalam kategori “baik”, yakni pada tahun 2014, 2015, 2017 dan 2018. Indeks tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan angka mencapai 85,32, sedangkan indeks terendah ada di tahun 2016 dengan angka 70,85. Sementara, kinerja demokrasi secara nasional sepanjang periode tersebut belum pernah masuk dalam kategori “baik”. Meskipun begitu IDI nasional mengalami kenaikan sebesar 0,29 poin dari tahun 2017.

Perlu dipahami bahwa IDI nasional merupakan agregasi dari capaian setiap provinsi. Dengan demikian, capaian sesungguhnya dari provinsi-provinsi di Indonesia tentu ada yang lebih buruk (di bawah rata-rata) dan ada yang lebih “baik” (di atas rata-rata) dari gambaran nasional ini.

Sumber: Berita Resmi Statistik 2019, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan publikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik terkait Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2018, terdapat lima provinsi yang mencapai kinerja demokrasi dalam kategori “baik” yaitu DKI Jakarta (85,08), Bali (82,37), Nusa Tenggara Timur (82,32), Kalimantan Utara (81,07) dan DI Yogyakarta (8-,82). Di luar kelima provinsi ini, provinsi lainnya menunjukkan capaian kondisi demokrasi dalam kategori “sedang”.

Sumber: Berita Resmi Statistik 2019, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Angka IDI Provinsi DKI Jakarta 2018 yang mencapai 85,08 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai indeks tiga aspek yaitu Kebebasan Sipil yang bernilai 95,09; Hak-hak Politik yang bernilai 75,43; dan Lembaga Demokrasi yang bernilai 87,82. Dari ketiga aspek tersebut aspek Kebebasan Sipil yang mengalami kenaikan signifikan sebesar 7,36 poin dan aspek Lembaga Demokrasi sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,7 poin, sedangkan aspek Hak-hak Politik mengalami penurunan yang signifikan sebesar 5,43 poin.

Selama periode 2009–2018, aspek Kebebasan Sipil merupakan aspek yang menyumbang kontribusi paling besar dalam IDI dibandingkan aspek lainnya. Selama periode tersebut, aspek ini selalu mencapai kondisi demokrasi dalam kategori “baik”. Selain itu, aspek Lembaga Demokrasi juga hanya di tahun 2013 dan 2016 yang capaian kinerja demokrasinya dalam kategori “sedang”, lainnya dalam kategori “baik”.  Sedangkan, aspek Hak-hak Politik hanya di tahun 2015 dan 2017 yang capaian kinerja demokrasinya dalam kategori “baik”, bahkan penurunan yang dialami aspek ini di tahun 2018 menurunkan kategori yang sebelumnya “baik” kembali menjadi “sedang”.

Sumber: Berita Resmi Statistik 2019, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
Penulis: Khoirun Nisa
Editor: Hepy Dinawati