Kependudukan

Empat dari enam wilayah administratif di DKI Jakarta memiliki angka IPG lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Sedangkan semua wilayah lebih tinggi dari angka nasional

DKI Jakarta meraih angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasional pada 2021 lalu. IPG sendiri pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Program (UNDP) pada 1995 dalam Human Development Report (HDR). UNDP merupakan organisasi multilateral yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan berfokus untuk memberantas kemiskinan, mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pembangunan manusia.

IPG pada dasarnya adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender. Saat pertama kali diperkenalkan, IPG masih menggunakan metode lama yang tidak secara langsung mengukur ketimpangan antar gender, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk setiap jenis kelamin. UNDP berhenti melakukan perhitungan IPG sejak 2010 hingga 2013, kemudian pada tahun berikutnya, metode baru perhitungan IPG diterapkan hingga saat ini. Metode baru ini menggunakan rasio IPM perempuan dan laki-laki sehingga terlihat pencapaian pembangunan manusia antar gender. Pembangunan manusia itu sendiri dilihat berdasarkan beberapa dimensi yaitu umur harapan hidup (UHH), pengetahuan atau pendidikan, dan standar hidup layak. Pada artikel ini akan dibahas terkait dengan perbandingan antar gender pada dimensi-dimensi tersebut dan juga yang menjadi nilai IPG itu sendiri.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pada 2021 lalu, angka IPG DKI Jakarta menyentuh 94,84. Angka tersebut berada jauh di atas rata-rata nasional yang berada pada 91,27. Angka ini menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan 100, semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan nilai 100 menunjukkan kesetaraan gender yang sempurna.

Kota di DKI Jakarta dengan skor IPG tertinggi adalah Jakarta Selatan. Sedangkan kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki skor di bawah rata-rata provinsi adalah Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Meski demikian, angka pada kabupaten/kota tersebut masih berada di atas IPGrata-rata nasional.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Menurut grafik di atas, terlihat jelas baik di DKI Jakarta maupun secara nasional, angka IPM laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Angka IPM laki-laki di DKI Jakarta masuk ke dalam kategori sangat tinggi, sedangkan pada perempuan, kategorinya termasuk tinggi. Sedangkan secara nasional, kategori IPM laki-laki termasuk tinggi dan perempuan termasuk kategori sedang. Dari rasio IPM laki-laki dan perempuan ini, bisa dilihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Sementara itu, dari sisi kesehatan, Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator penting yang menggambarkan taraf kesehatan masyarakat di suatu wilayah sebagai dampak dari pelaksanaan hasil pembangunan. UHH secara prinsip adalah batas usia yang diharapkan seseorang dapat bertahan hidup sejak lahir, artinya, bila angka UHH menunjukkan 71,21, maka bayi yang lahir diperkirakan dapat bertahan hidup hingga setidaknya hingga 71 tahun.

Menurut grafik di atas, sejak 2011 hingga 2021, angka UHH baik laki-laki maupun perempuan di DKI Jakarta terus alami peningkatan. Pengecualian dialami perempuan pada tahun 2017 yang memiliki angka UHH sama dengan tahun sebelumnya. Namun, secara keseluruhan, angka UHH perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Selain rasio IPM dan UHH, faktor lainnya yang juga diperhatikan untuk melihat kesetaraan gender ialah pendidikan. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan baik laki-laki maupun perempuan hingga jenjang SMA/perguruan tinggi dapat dikatakan relatif berimbang di DKI Jakarta. Persentase perempuan yang tidak memiliki ijazah SD/sederajat dan SMP/sederajat lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal yang sama juga terjadi pada warga yang tidak memiliki ijazah SD/sederajat. Sedangkan pada tingkat SMA/sederajat, persentase laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada tingkat perguruan tinggi terhitung dari diploma 1 hingga strata 3, persentase perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan pria.

Secara garis besar, kemajuan pembangunan gender bisa dilihat dari berbagai sisi, termasuk kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesempatan dalam pemerintahan dan lembaga legislatif, serta standar hidup layak. Sedangkan tingkat keberhasilan pembangunan gender dapat diukur dengan IPG. Pengukuran IPG yang telah dilakukan di tahun 2021 menunjukkan bahwa IPG provinsi DKI Jakarta berada 3,57 poin lebih tinggi dari IPG nasional.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
Penulis: Muhammad Iko Dwipa Gautama
Editor: Hepy Dinawati dan Farah Khoirunnisa