Kependudukan

DKI Jakarta menempati urutan pertama provinsi dengan IPM tertinggi dan peringkat empat provinsi dengan persentase penduduk miskin terkecil

Indonesia, merupakan salah satu negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Menurut Undang-Undang no 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, jumlah pulau di Indonesia kurang lebih sebanyak 17.508 pulau. Seiring berjalannya waktu, beberapa pulau lepas dari Indonesia, sebut saja Sipadan dan Ligitan, juga pulau-pulau lainnya. Kemudian pada 2019, jumlah pulau yang sudah dilaporkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah 16.671 pulau yang ditentukan melalui sidang United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN). Kemudian terjadi penambahan pulau lagi pada 2020 sejumlah 16.771[1] atau dengan kata lain, jumlahnya sangat banyak.

Jumlah pulau yang terbilang banyak dan berjauhan satu sama lainnya tentu saja membuat Indonesia memiliki dinamikanya tersendiri. Transportasi antar pulau bisa menjadi kendala tersendiri selain karena jaraknya yang jauh, juga biaya yang tidak sedikit, terutama saat menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) ke pulau 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal). Kemudian tercetuslah ide untuk membuat program BBM satu harga khususnya di daerah 3T tersebut dan direalisasikan sejak 2017 dan ditargetkan akan selesai pada 2024 mendatang[2]. Adanya kebijakan tersebut, membuat harga BBM di seluruh Indonesia sama dan mengurangi efek domino kenaikan harga yang timbul di sektor lain.

Beragam upaya telah dilakukan pemerintah agar kesenjangan pengeluaran (yang diukur dengan indeks gini) antar provinsi di Indonesia semakin tipis. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)[3], secara nasional, sejak September 2016 angka rasio gini terus mengalami penurunan hingga September 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran rumah tangga di Indonesia. Kemudian pada 2020 atau sejak dimulainya pandemi Covid-19 hingga pada pengukuran terakhir September 2022 lalu, angka indeks gini di Indonesia terus berfluktuasi. Namun, pembahasan kali ini tidak akan berfokus pada indeks gini, melainkan pada posisi DKI Jakarta dibandingkan provinsi lainnya setidaknya dari tiga indikator: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan penduduk miskin.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Mengenai IPM, setidaknya terdapat tiga dimensi yang menjadi pengukuran IPM: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. Angka IPM DKI Jakarta pada 2022 lalu mencapai 81,65, membuatnya menjadi provinsi dengan nilai IPM tertinggi secara nasional atau terpaut 8,74 poin dari angka IPM Indonesia. Lebih jauh, angka IPM DKI Jakarta tidak pernah menurun setidaknya sejak 2012. Angka IPM yang tinggi ini merupakan kombinasi dari penanganan pandemi Covid-19 yang baik dan pemulihan ekonomi yang kuat. Pertumbuhan angka IPM DKI Jakarta pada 2022 lalu merupakan yang terbesar sejak 2016.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Perbandingan selanjutnya adalah laju PDRB 2022 menurut harga konstan 2010. DKI Jakarta menempati peringkat 12 dengan pertumbuhan sebesar 5,25%. Di Pulau Jawa, DKI Jakarta menempati peringkat keempat setelah Jawa Barat (5,45%), Jawa Timur (5,34%) dan Jawa Tengah (5,31%). Perbedaan persentase pertumbuhan laju PDRB dengan ketiga provinsi tersebut bisa dibilang tidak terlalu jauh, bahkan dengan DI Yogyakarta yang menempati urutan kelima di Pulu Jawa dengan 5,15%.

PDRB Harga Konstan 2010 sendiri menunujukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dalam hal ini, harga pada 2010. Secara nominal, PDRB berdasarkan harga konstan 2010 DKI Jakarta mencapai Rp1.953.455,85 miliar.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Perbandingan terakhir adalah jumlah dan persentase penduduk miskin. Pada 2022 lalu, DKI Jakarta memiliki setidaknya 502,04 ribu penduduk miskin. Sejak 2019, jumlah penduduk miskin DKI Jakarta terus alami peningkatan hingga kini. Secara jumlah, DKI Jakarta menempati urutan 13 dari 34 provinsi. Kendati demikian, secara persentase, penduduk miskin di DKI Jakarta adalah 4,70%. Dengan kata lain, hanya ada tiga provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin lebih sedikit dari DKI Jakarta pada 2022 lalu, di antaranya Kalimantan Selatan (4,68%), Bali (4,66%), dan Kepulauan Bangka Belitung (4,47%).

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
Penulis: Muhammad Iko Dwipa Gautama
Editor: Hepy Dinawati dan Farah Khoirunnisa

[1] Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Jumlah Pulau”, https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau#:~:text=Disamping%20itu%20telah%20ada%20penambahan,Indonesia%20terbaru%20melalui%20sidang%20UNGEGN (Jumat, 24 Maret 2023)

[2] BPH Migas, “Program BBM Satu Harga, Sekjen ESDM: Wujud Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, https://www.bphmigas.go.id/program-bbm-satu-harga-sekjen-esdm-wujud-keadilan-sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia/ (Jumat, 24 Maret 2023)

[3] Badan Pusat Statistik, “Gini Ratio September 2022 tercatat sebesar 0,381” https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2034/gini-ratio-september-2022-tercatat-sebesar-0-381.html#:~:text=Pada%20September%202022%2C%20tingkat%20ketimpangan,Gini%20Ratio%20adalah%20sebesar%200%2C381 (Jumat, 24 Maret 2023)