Breaking News

Kependudukan

Penerbitan Akta Perkawinan Non Muslim Di DKI Jakarta Tahun 2020

Tercatat sebanyak 8.426 penerbitan akta perkawinan non muslim di DKI Jakarta pada tahun 2020

Perkawinan didefinisikan sebagai sebuah hubungan yang disepakati antara kedua belah pihak yang diakui oleh masyarakat serta disahkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Momen pernikahan merupakan suatu peristiwa penting dan spesial bagi setiap manusia yang dinantikan oleh setiap pasangan. Tidak sedikit para pengantin membuat konsep menarik dan mewah untuk merayakan hari bahagiaannya tersebut. Perkawinan atau biasa dikenal dengan kata pernikahan adalah ikatan yang telah disepakati oleh insan manusia dengan pasangannya untuk hidup bersama.

Di tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 8.426 penerbitan akta perkawinan non muslim. Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 3.920 akta atau sebesar 31,8% dari tahun sebelumnya.

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Dari grafik pertama di atas, terlihat pada tahun 2019, jumlah penerbitan akta perkawinan non muslim terbanyak berada di Jakarta Barat yaitu 4.181 akta perkawinan. Pada tahun 2020, jumlah penerbitan akta perkawinan non muslim terbanyak masih berada di Jakarta Barat yaitu 3.126 akta.

Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang penduduknya untuk menggelar acara resepsi pernikahan selama pandemi Covid-19 untuk mencegah penularan virus ini. Pelarangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini mengakibatkan calon pengantin menunda pelaksanaan pernikahannya. Hal ini yang menyebabkan penurunan jumlah penerbitan akta pernikahan non muslim yang cukup signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Dapat dilihat dari grafik kedua di atas bahwa telah terjadi kenaikan jumlah penerbitan akta perkawinan non muslim mulai dari triwulan kedua sampai dengan triwulan keempat pada tahun 2020. Grafik kedua di atas menunjukkan jumlah penerbitan akta perkawinan non muslim mengalami penurunan yang sangat signifikan dari triwulan satu ke triwulan dua tahun 2020 yaitu sebanyak 1.606 akta perkawinan atau sebesar 67%. Faktor utama yang menyebabkan turunnya jumlah penerbitan akta perkawinan pada triwulan dua tahun 2020 ini adalah diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat di DKI Jakarta dan disertai dengan pelarangan untuk melaksanakan resepsi pernikahan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan PSBB, penduduk DKI Jakarta non muslim yang telah melaksanakan pernikahan juga menunda untuk melaporkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Namun, jumlah pelaporan perkawinan penduduk non muslim di DKI Jakarta berangsur meningkat pada triwulan tiga dan empat. Hal ini dapat disebabkan karena mulainya terjadi kelonggaran PSBB atau lebih dikenal dengan istilah PSBB transisi yang diberlakukan pada awal Juni 2020. Data menunjukkan terjadi kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 123% atau sebanyak 973 dalam penerbitan akta perkawinan non muslim dari triwulan dua ke triwulan tiga.

Sejak 8 November 2020 penyelenggaraan resepsi pernikahan kembali diizinkan namun harus menerapkan protokol kesehatan. Dikutip dari situs web corona.jakarta.go.id, poin penting protokol kesehatan untuk penyelenggaraan resepsi pernikahan di DKI Jakarta seperti maksimum kapasitas 25%, jarak antar kursi minimal 1,5 meter, tidak diperkenankan ada prasmanan, tidak ada antrian tamu untuk makan/minum, alat makan minum wajib disterilisasi, dan makan/minum hanya dilayani petugas dan disajikan di meja tamu.

 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
Penulis: Muhammad Amin
Editor: Hepy Dinawati dan Dwi Puspita Sari