PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI DKI JAKARTA MENURUN
Persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta pada periode September 2018 merupakan yang terendah selama tujuh tahun terakhir
Berdasarkan Badan Pusat Statistik, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan atau persentase penduduk miskin merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat sehingga menjadi pusat perhatian pemerintah.
DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan perekonomian menjadi cerminan keberhasilan pembangunan nasional. Indikator yang paling dekat dalam merefleksikan keberhasilan pembangunan nasional bisa dilihat dari tingkat kemiskinan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki target pada tahun 2022 tingkat kemiskinan di DKI Jakarta turun 1% melalui agenda “The Magic One Percent”.
Sumber: Susenas Maret 2012-September 2018, BPS RI
Berdasarkan Susenas Maret 2012-September 2018, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta mengalami fluktuasi. Pada September 2018, angka kemiskinan sama dengan Maret 2013 yakni sebesar 3,55%. Angka ini merupakan angka kemiskinan terendah selama periode tersebut. Sementara jumlah penduduk miskin pada September 2018 berjumlah 372.260 orang atau turun 20.870 orang dari September 2017.
Sumber: Susenas Maret 2015-September 2018, BPS RI
Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh besarnya Garis Kemiskinan (GK). Komponen dari GK adalah Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori 2.100 Kkal per kapita per hari. GKNM setara dengan kebutuhan dasar bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Dengan kata lain, GK adalah sejumlah uang untuk membeli makanan yang mengandung 2.100 Kkal per hari dan keperluan mendasar bukan makanan. Sehingga dapat didefinisikan bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
Selama periode Maret 2015-September 2018, GK di Provinsi DKI Jakarta terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan yang dialami dengan GK makanan maupun non makanan. Terhitung pada Maret 2015, GK sebesar Rp 487.388 per kapita per bulan dan terus meningkat mencapai Rp 607.778 per kapita per bulan di September 2018. Rata-rata pertumbuhan GK di DKI Jakarta sebesar 3,72% setiap periodenya. Sedangkan, rata-rata pertumbuhan GK makanan dan non makanan masing-masing sebesar 3,62% dan 2,47%.
Sumber: Susenas Maret 2012-September 2018, BPS RI
Gini Rasio merupakan indikator hasil perhitungan statistik yang menggambarkan ketimpangan pendapatan masyarakat. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Berdasarkan tren grafik di atas dapat dilihat bahwa selama periode Maret 2012-September 2018, Gini Ratio Provinsi DKI Jakarta selalu lebih tinggi dari rata-rata nasional kecuali pada September 2013.
Selama periode Maret 2012-September 2018, Gini Ratio Provinsi DKI Jakarta cenderung mengalami penurunan. Penurunan terbesar selama periode tersebut yaitu pada September 2013 sebesar 0,029 poin. Sedangkan, kenaikan terbesar pada Maret 2014 sebesar 0,027 poin. Sementara, Gini Ratio pada September 2018 sebesar 0,39 poin. Angka ini merupakan yang terendah selama periode Maret 2012-September 2018.
Penulis : Khoirun Nisa
Editor : Hepy Dinawati